HAM       adalah      Hak Dasar ,yg secara kodrati melekat pd diri manusia.

Harus dihormati,dipertahankan ,tidak boleh dirampas oleh siapapun.

 

Pasal 1 ayat (1) UU No. 26 / 2000 :

à Seperangkat hak yg melekat pada hakekatnya dan keberadaan manusia  sebagai mahkluk ciptaan Tuhan YME

à Merupakan anugerahnya yg wajib dihormati, dijunjung tinggi & dilindungi oleh negara, hukum & setiap orang demi keharmonisan serta perlindungan harkat & martabat manusia.

Utk merealisasi perlindungan itu diterbitkan UU No. 26 / 2000, tgl 23 Nov 2000 ttg Pengadilan HAM.

Yg tujuannya dibagi 2,yaitu :

  1. Tujuan Idiil :
    1. Utk ikut memelihara perdamaian  dunia
    2. Menjamin pelaksanaan HAM
    3. Memberi perlindungan, kepastian keadilan dan perasaan    perorangan maupun masyarakat

 

  1. Tujuan Praktis :
    1. Utk menyelesaikan pelanggaran HAM yg berat, krn Extra Ordinary Crimes dan berdampak luas pd tingkat Nasional / Internasional.
    2. Perbuatan menibulkan kerugian materiil maupun in-materiil,  menimbulkan perasaan tidak aman , baik thd perorangan maupun masyarakat.
    3. Perlu segera dipulihkan dlm mewujudkan supremasi hukum utk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman , keadilan & kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di Indonesia ( UU No.14  / 1970 jo UU No.35 / 1999 ttg Ketentuan-2 Pokok kekuasaan Pengadilan )

Terdapat 4 badan Peradilan :

ü  Badan Peradilan Umum.

ü  Badan Peradilan Tata Usaha Negara .

ü  Badan Peradilan Militer.

ü  Badan Peradilan Agama.

 

Pengadilan HAM merupk pengadilan Khusus yg berada di lingk badan peradilan umum

ð  Dilihat jenisnya kasus yg diadili perkara pidana .

ð  Tempat kedukan Pengadilan HAM ,mengikuti pengadilan umum.yakni di daerah kabupaten / kota madya, yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.( pasal 3 /UU No. 26/2000)

ð  Pasal 105 UU No.39 /1999 : “Segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dengan Undang-undang ini.”

LINGKUP KEWENANGAN

Pasal 4 UU No.26 / 2000

ð  Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat

ð  Termasuk Kompensasi, Retritusi & Rehabilitasi

ð  Menyangkut perkara pidana

ð  Pelaksanaan tdk dpt dipisahkan dgn tempat kejadian (Cocus Delicti)

ð  Dilaksanakan di pengadilan negeri yg wilayahnya hukum mencakup tempat peristiwa pidana

 

Pasal 5 UU No. 26 /2000

à Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

 

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi ( Pasal 7 UU No.26 /2000)

  1. kejahatan genosida(pasal 8 UU No.26 /2000)

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

  1. membunuh anggota kelompok;
  2. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
  3. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
  4. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
  5. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain
    1. kejahatan terhadap kemanusiaan(pasal 9 UU No. 26 /2000)

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

  1. pembunuhan berencana;
  2. pemusnahan ( perbuatan yg menimbulkan penderitaan yg dilakukan dgn sengaja )
  3. perbudakan;
  4. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
  5. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
  6. penyiksaan;
  7. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
  8. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
  9. penghilangan orang secara paksa; atau
  10. kejahatan apartheid.

 

à Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai berlaku Pengadilan HAM dibentuk 4 Pengadilan HAM: (Pasal 45 UU No.26/2000)

  1. Jakarta Pusat (yang meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah)
  2. Surabaya (yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur)
  3. Medan (yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat)
  4. Makassar (yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya)

 

ASAS-ASAS

Dalam UU No.26 / 2000 dianut asas,yaitu :

  1. Hanya mengadili pelanggaran HAM yg berat (psl 4)
  2. Kejahatan Universal ( psl 5)

“ Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.”

  1. Genosida & Kejahatan kemanusiaan (psl 7)
  2. Jaksa agung sebagai penyidik & penuntut (psl 12 & 23 )
  3. Pejabat ADHOC :
    1. Dlm pengadilan HAM  dikenal penyidik adhoc ( psl 18 : 2)

“Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)                                                                       dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.

2.   Penuntut umum Adhoc (psl 21 : 5)

Untuk dapat diangkat menjadi penyidik ad hoc harus memenuhi syarat :

1.            warga negara Republik Indonesia;

2.            berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima)  tahun;

3.             berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;

4.            sehat jasmani dan rohani;

5.             berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

6.             setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan

7.             memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

4.            Hakim adhoc (psl 28 : 1)

“Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung.”

5.          Majelis Hakim Pengadilan HAM majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang      hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.(psl 32 : 2)

6.           Pemeriksaan Banding ( psl 32 ) & Kasasi Limitatif ( psl 33 )

7.           Tenggang waktu pemeriksaan Banding & Kasasi dibatasi paling lama hanya 90 hari

8.            Memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi korban (psl 35)

9.             Ancaman hukum diperberat ( psl 36 & psl 37 )

Ancaman hukuman berupa hukuman mati, seumur hidup, penjara 10 tahun (minimum) dan 25 tahun (maksimum),

10.          Tanggung Jawab Komandan & atasan ( psl 42)

11.           Retro Aktif ( psl 43 & 47)

Pelanggaran sebelum berlaku UU 26 / 2000; diadili oleh pengadilan HAM ADHOC yg dibentuk atas usul DPR-RI & ditetapkan dgn Keppres secara Kasus.

12.          Tidak ada Kadaluwarsa(psl 46)

“ Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa.”

13.           Komnas HAM sebagai Penyelidik ( psl 18)

“ (1) Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

14.          Kewenagan ANKUM & PAPERA tidak ada ( psl 49)

“ Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 123 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut Undang-undang ini “

 

PENGADILAN HAM ADHOC ,dalam UU No.26 /2000 berlaku :

  1. Retro Aktif ( berlaku surut)
  2. Tidak berlaku Kadaluwarsa (psl 46)
  3. Penyelesaian memungkinkan dilakukan diluar pengadilan HAM     ( psl 47:1)

Dengan membentuk Komisi Kebenaran & rekonsiliasi dengan UU

«  Psl 43 (2) UU No.26 /2000

  • Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)
  • Hak Masyarakat /korban             DPR             Presiden mengundangkan dibentuk pengadilan HAM  Adhoc dgn keputusan Presiden
  • Berada di lingkungan peradilan umum
  • Dgn hukum acara pemeriksaan & upaya hukum dilakukan sesuai UU

 

HUKUM ACARA PENGADILAN HAM

  1. PENYELIDIKAN

Psl 1 angka 5 KUHAP

à Serangkaian tindakan penyidik mencari & menemukan suatu peristiwa yg diduga sbg tindak pidana ,guna menentukan dapat / tidaknya dilakukan penyidikan

UU No.26 / 2000

à Serangkaian tindakan penyelidikan Komnas HAM utk mencari & menemukan suatu peristiwa yg diduga sbg pelanggaran HAM berat (psl 1 angka 5)

à Komnas HAM dlm melakukan penyelidikan dpt membentuk tim Adhoc ( terdiri dari unsur Komnas HAM & Unsur masyarakat ( psl 18 : 2 )

à Penyelidik dlm melakukan penyelidikan ( psl 19 : 1) dlm lingkup Pro-justitia berwenang :

  1. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
  2. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti;
  3. memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya;
  4. memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya;
  5. meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
  6. memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya;
  7. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
    1. pemeriksaan surat;
    2. penggeledahan dan penyitaan;
    3. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;
    4. mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.

 

à Penyelidikan meminta penyidik secara tertulis ( perintah tertulis dari penyidik )

Psl 19  ayat 2 : “ Dalam hal penyelidik mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat penyelidik memberitahukan hal itu kepada penyidik.”

 

à Bukti permulaan yg cukup

psl 20 ayat 1 : “ Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik “

 

à Asas Praduga Tak Bersalah ( Presumption of Innocence )

 

à Hasil penyelidikan Tertutup