DEMOKRATISASI PERADILAN MILITER


Jika tidak diwaspadai, tidak mustahil jebakan akan tetap menghadang dan mengakibatkan penanganan kasus tidak tuntas. Jebakan pertama menyangkut pertanyaan, apakah pelaku harus diadili di pengadilan umum atau pengadilan militer?

Terhadap pertanyaan ini telah muncul beberapa alternatif, mi- salnya dengan merevisi Undang-Undang (UU) tentang Peradilan Militer, dalam hal ini UU Nomor 31 Tahun 1997. Sebagai- mana diketahui, pembahasan di badan legislasi mengalami kebuntuan sehingga nasib revisi UU menjadi terkatung-katung. Mungkinkah kasus ini menjadi amunisi baru bagi badan pembentuk UU untuk merampungkan tugasnya dan meletakkan peradilan militer dalam kerangka the rule of law architecture?

Kedua, tuntutan agar Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) agar perkara itu diadili di badan peradilan umum. Tampaknya, kelompok ini meragukan kredibilitas peradilan militer da­lam menyelesaikan perkara tersebut secara tuntas.

Saling melengkapi

Kegusaran di atas dapat dipahami. Namun, dapat dikemukakan bahwa kedua alternatif di atas berisiko teijadinya peradilan yang berlarut-larut karena revisi UU atau berharap pemerintah mengeluarkan perppu justru ti­dak kondusif dilakukan saat ini. Presiden bahkan menyatakan agar persoalan itu diproses melalui jalur hukum yang adil (due process of law). Hal itu berarti harapan agar dikeluarkan perppu terlalu berlebihan.

Setelah penyelidikan, tim in vestigasi mengungkap dan me-ngerucut dengan 11 orang dengan aktor utama berinisial U. Maka, langkah selanjutnya adalah melakukan penyidikan terhadap pa­ra pelaku dengan menggunakan jalur hukum formal. Para pelaku tunduk pada yurisdiksi dan menjadi justitiabelen peradilan mi- liter adalah fakta yang tidak dapat dibantah. Dengan demikian, pengadilan yang berwenang mengadili adalah peradilan mi- liter. Terlalu gegabah menyatakan bahwa apabila pelaku diadili di peradilan militer, akan timbul ketidakadilan meskipun penga- laman tentang hal itu telah berbicara banyak kepada kita.

Ketika beberapa oknum melakukan penganiayaan terhadap seorang warga sipil di Papua, dan hal itu mendapat atensi dari sejumlah presiden dunia, antiklimaksnya berupa putusan yang menjatuhkan hukuman kepada para pelaku maksimum satu ta- hun. Mereka didakwa melanggar Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yakni dengan sengaja tidak memenuhi suatu panggilan tugas yang sah. Padahal, para pelaku jelas telah melakukan penganiayaan sebagaimana ditentukan Kitab Undang-Un­dang Hukum Pidana (KUHP).

Begitu juga dalam kasus Cebongan, para pelaku tidak cukup dikenakan pasal-pasal dalam KUHPM karena apa yang dilakukan pelaku tidak terdapat pengaturannya. Untuk menjawabnya, permasalahan tersebut harus dikembalikan kepada sejarah pembentukan kedua UU itu. Pada tahun 1799, di Belanda, rancangan KUHP dan KUHPM dibahas dan direncanakan selesai bersama-sama. Kemudian, pada tahun 1886, atas prakarsa Van Der Hoeven Guru Besar Universitas Leiden disadari bahwa tidak mungkin membuat dua UU dengan materi sama. Disadari bahwa KUHP merupakan lex ge-neralis, sedangkan KUHPM ada- lah lex specialis.

Di Indonesia, melalui UU No 39 Tahun 1947, baik Pasal 1 maupun Pasal 2, ditegaskan bahwa sepanjang tidak terdapat keten- tuan dalam KUHPM, yang ber- laku adalah ketentuan dalam KUHP. Kedua UU saling melengkapi, seperti halnya penyelidikan oleh TNI, Polri, dan Komnas HAM. Begitu juga dalam keadaan yang amat perlu, untuk meng- akomodasi aspirasi masyarakat dan tuntutan keadilan, diangkat majelis hakim atau tim oditur dari kalangan sipil yang diberi pangkat tituler.

Demokratisasi

Peristiwa ini hams dijadikan momentum perubahan dalam sistem peradilan militer. Landasannya adalah demokratisasi. Artinya, masyarakat sipil dapat mengontrol jalannya peradilan. Di pihak lain, peradilan militer ha­ms dilakukan transparan kepada publik. Demokratisasi peradilan militer ini merupakan bagian da­ri pembenahan kultur hukum di lingkungan militer. Sementara revisi UU atau perppu hanya ba­gian pembenahan substansi dan struktur hukum.

Pembenahan kultur hukum lebih penting karena pembenahan substansi ataupun struktur akan sia-sia jika budaya hukum tidak bembah. Melalui pembenahan kultural, tentu tidak ada tempat terjadinya impunitas karena yang hendak diwujudkan adalah prinsip-prinsip the rule of law. Jiwa korsa para pelaku patut diapresiasi, tetapi tanggung jawab hu­kum tetap tidak boleh diabaikan. Bagaimanapun, hukum hams di- tegakkan dan premanisme diberantas. Peradilan militer harus membuka diri dengan mengako- modasi aspirasi yang berkembang di masyarakat. Di lain pihak, peradilan militer berada

di bawah MA untuk mewujudkan sub­stansi keadilan dan pertanggung jawaban kepada publik.

(sumber : Kompas hari Jumat 19 April 2013, hal 7, M ALI ZAIDAN Pengamat Hukum )

About these ads