BUKU 1

Judul          : Beberapa Tugas dan Wewenang Polri

Pengarang   : Irjen Pol (P) Prof. Drs. DPM Sitompul, SH, MH

Penerbit       : Divisi Pembinaan Hukum Polri, Jakarta, Tahun 2004

Jumlah        : 196 Halaman

          Buku ini menuliskan tentang tugas Polri sebagai salah satu alat penegak hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.  Tugas ini sangatlah mulia dan merupakan tugas berat terlebih dalam prakteknya pelaksanaan tugas Polri cenderung bersifat individu.  Karena sifat tugas yang individu dan sarat akan pengambilan keputusan yang bersifat segera, maka setiap individu Polri melekat kewenangan diskresi.  Kewenangan diskresi mengandung maksud suatu wewenang yang diberikan kepada Polri untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan sendiri dan menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral (Thomas J Aaron, 1960, 8).  Oleh karena itu supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang maka perlu dibatasi dengan asas kewajiban.

Sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri harus mengedepankan langkah-langkah preventif seperti patroli.  Selain untk lebih dekat dengan masyarakat dengan cara berkomunikasi dengan warga, maka dengan berpatroli Polri lebih cepat bertindak jika sewaktu-waktu terjadi gangguan di masyarakat.  Agar pelaksanaan patroli dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dan simpati masyarakat (sense of attention) serta dapat menumbuhkan rasa untuk membantu tugas Polri maka diperlukan kemampuan ideal anggota Polri.

Tugas-tugas Polri disamping menegakkan hukum di dalam negeri, juga terlibat dalam penegakkan hukum yang berlaku secara internasional.  Seperti dalam menangani kejahatan pada pesawat udara/penerbangan (konvensi Tokyo, 1963).  Begitu juga penegakkan hukum sesuai ketentuan yang berlaku secara internasional (konvensi Wina, 1961) khususnya cara-cara menangani atau menghadapi misi diplomatik.

Tugas lain Polri adalah memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.  Kemanunggalan Polri dengan wakyat sesuai dengan tugasnya maka Polri  diharapkan dapat memahami keinginan serta kebutuhan yang diharapkan masyarakat.  Atas keanekaragaman suku bangsa, maka Polri dapat sebagai pemersatu dengan menjada ketertiban dan keteraturan sosial yang terpelihara dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip dasar berbangsa dan bernegara.

Buku ini mengulas juga tentang wewenang penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana.  Dalam bab lain juga juga membahas tentang tugas Polri dan penerapan prinsip individualisme pidana kebijakan legislatif di Indonesia. Termasuk juga pertanggungjawaban tugas Polri jika melanggar hak asasi manusia. Konvensi Tokyo 1963 dan Konvensi Wina 1961 terhadap tugas Polri juga disinggung lebih mendalam.  Lebih jauh juga membahas tentang penggunaan senjata api dalam tugas Polri ditinjau dari aspek hukum pidana dan aspek hukum kepolisian.

BUKU 2

Judul          : Menjadi Fasilitator Genius (Kiat Mendampingi Masyarakat)

Pengarang   : Wahyudin Sumpeno

Penerbit       : Pustaka Pelajar, Edisi I, Yogyakarta, Oktober 2009

Jumlah        : 374 Halaman

Bagian satu membahas tentang cara memberdayakan sesama. Secara khusus dalam hal memfasilitasi, tergambar  dalam aspek kegiatan yakni menggali potensi dan kebutuhan; memecahkan masalah; memosisikan peran dan tindakan; mengajak masyarakat untuk berpikir; memberikan kepercayaan; kemandirian dan pengambilan keputusan; membangun jaringan kerja; menjadi pendamping yang efektif; menghayati kebutuhan masyarakat; menyadari kekuatan dan kelemahan diri; bekerja dengan penuh tanggung jawab; menikmati tugas; menetapkan prioritas; dan berpikir positif.

Bagian kedua berbicara tentang profesionalisme dan etika fasilitasi.  Bagian ini terlebih dahulu mendefinisikan tentang etika dan kode etik.  Selanjutnya lebih mendalam membahas tentang etika pendampingan; tanggung jawab profesi; aturan yang tegas dan lugas; kontrol kualitas dan kinerja; sanksi; kinerja dan pengembangan karier.

Bagian ketiga membahas tentang membangun kemitraan (partnership building).  Hal-hal yang dibicarakan antara lain tentang prinsip-prinsip kemitraan yaitu keterlibatan masyarakat; otonomi dan saling menguntungkan; pertanggungjawaban; keterbukaan; kebutuhan; kesetaraan; membangun hubungan dan saling menghormati; berbagi dalam visi dan informasi; mendukung penguatan masyarakat madani; penguatan kelembagaan masyarakat; dan profesionalisme.  Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan kemitraan yaitu tujuan organisasi/kelompok masyarakat serta interaksi dan pola hubungan.

Bagian keempat membahas tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan.  Beberapa hal yang harus diketahui dalam pengambilan keputusan adalah analisis masalah dan klasifikasi keputusan; analisis situasi dan kondisi masyarakat; analisis partisipatif.  Sedangkan langkah-langkahnya yaitu melihat sesuatu yang tampak; mengumpulkan fakta; mengatur fakta; menunjukkan masalah sesungguhnya secara tepat; mengembangkan alternatif pemecahan; memilih alternatif terbaik.  Tata cara pengambilan keputusan diantaranya keputusan perseorangan; musyawarah-demokrasi; minoritas; aklamasi.

Bagian kelima menceritakan tentang menjalin komunikasi interpersonal. Terlebih dahulu dijelaskan mengapa perlu komunikasi personal. Selanjutnya dijelaskan tentang fungsi dan peran komunikasi dalam hubungan interperpersonal yaitu membangun jalinan personal; menggunakan persepsi orang lain; memberikan perhatian yang cukup; memberikan tanggapan yang bermakna; kemampuan diri merupakan indikator jalinan; memperhitungkan kesan pertama; dan saling percaya.

Bagian keenam menceritakan tentang berbicara efektif dalam masyarakat. Terlebih dahulu dijelaskan bagaimana menjadi pembicara efektif.  Hal-hal yang perlu diperhatikan saat berpenampilan berbicara adalah mengembangkan citra suara; kualitas suara; kecepatan suara; nada suara; intonasi suara; volume suara; penggunaan jeda.  Sedangkan kiat berbicara efektif yaitu memberikan semangat kepada orang lain; dan menggalang persahabatan.

Bagian ketujuh membahas tentang memberi dan menerima umpan balik. Pada awalnya memberikan definisi tentang umpan balik, karakteristik umpan balik, bentuk umpan balik.  Hambatan dalam memberi dan menerima umpan balik adalah kurangnya memahami pokok masalah; menyentuh ego dan harga diri.  Kapan saatnya memberikan umpan balik yaitu pada waktu yang tepat; menyampaikan yang positif dulu; sasaran umpan balik; sertailah dengan usulan; gunakan fakta secara obyektif.

Bagian kedelapan membahas tentang mengelola rapat dan pertemuan. Terlebih dahulu dijelaskan tentang bentuk dan jenis pertemuan. Sedangkan tahapan yang harus ditempuh saat rapat dan pertemuan yaitu tahap persiapan; tahap pelaksanaan; tahap kesimpulan dan penutup.  Bentuk rapat bisa berbentuk lingkaran; berbentuk U; dan berhadapan.

Bagan kesembilan membahas tentang mengelola media dan informasi. Dijelaskan tentang fungsi dan peran media.  Beberapa jenis media sebagai sumber informasi dapat berwujud seperti papan pengumuman; brosur, pamflet, poster, surat edaran; kotak saran dan kritik; foto dan dokumentasi.  Prinsip-prinsip dalam mengembangkan media informasi yaitu mudah; murah; menarik; mengena; menggugah; menantang.

Bagian kesepuluh membahas tentang negosiasi. Awalnya membahas tentang apa itu negosiasi; kapan negosiasi dilakukan.  Kriteria dalam menetapkan tujuan negosiasi yaitu rasional; konsistensi; realistis; koheren; dapat diukur.  Sedangkan tahapan negosiasi adalah persiapan; membuka negosiasi; proses negosiasi; penutup dan kesepakatan. Kekuatan tawar menawar dalam negosiasi dapat dipilih sebagai berikut memberikan tawaran tinggi; memberikan tawaran rendah; menawar lebih dulu; menawar terakhir.

BUKU 3

Judul          : Kebijakan Reformasi Hukum (Suatu Rekomendasi)

Penyusun    : Mujahid A. Latief; T. Rifqy Thantawi; Hardian Aprianto;

                     M. Jodi Santoso; Ikhwan Fakroji; Yuniarti Widyaningsih;

                      Diani Indah Rahmitasari; Totok Suryawan

Penerbit       : Komisi Hukum Nasional, Edisi II, Jakarta, Desember 2007

Jumlah        : 358 Halaman

Bagian pertama mengulas tentang desain pembangunan hukum.  Awalnya membahas implikasi amandemen UUD 1945 terhadap perencanaan hukum yang tidak ada lagi GBHN yang ditetapkan oleh MPR  karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga Presiden terpilih menuntut reorientasi perencanaan pembangunan yang disandarkan pada janji-janji kampanye. Kemudian masuk ke ranah program hukum di daerah pasca Pilkada langsung. Selanjutnya yang terakhir membahas tentang pengadilan-pengadilan khusus. Disain pembentukan pengadilan khusus hanya akan disusun secara arbitrer dan tidak akan mencapai efektifitas pelayanan keadilan bagi masyarakat. Rekomendasi dari KHN agar disain pembentukan pengadilan khusus tidak sekedar ditentukan oleh keputusan politik DPR  bersama Presiden tanpa memperhatikan kenyataan di lembaga yudikatif.

Bagian kedua membahas tentang memberantas korupsi dan pencucian uang.  Berbagai lembaga pemberantasan korupsi dibentuk dan mengalami resistensi seperti Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang dibatalkan oleh MA tahun 2000, atau dimodifikasi seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) yang dilebur kedalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selanjutnya menjelaskan tentang menyederhanakan penanganan perkara korupsi, kemudian dilanjutkan dengan supervisi KPK dalam pemberantasan korupsi.  Selanjutnya membahas tentang tindak lanjut laporan BPK oleh DPR dan pemberantasan korupsi.  Diceritakan pula tentang penggunaan hukum perdata untuk memulihkan kerugian negara akibat korupsi. Kebutuhan untuk memastikan bahwa pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif,   terkoordinasi diantara berbagai lembaga hukum (kepolisian, kejaksaaan dan KPK) dan tidak berjalan lambat. Aturan-aturan yang ada dirumuskan kembali secara lebih pasti dan rinci, sehingga menutup peluang diskresi dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dan sekaligus lebih memberikan kepastian hukum.

Bagian ketiga menceritakan tentang akuntabilitas lembaga penegak hukum dan advokat. Terlebih dahulu dibahas tentang penyalahgunaan wewenang Polisi dan Jaksa dalam peradilan pidana. Hal ini terjadi seperti terlihat saat penangkapan dan penahanan yang berkepanjangan oleh Polisi dan Jaksa, perkaranya tidak segera disidangkan, kekerasan dan penyiksaan, adanya mafia peradilan. Selanjutnya dijelaskan tentang transparansi dan akuntabilitas pengawasan Jaksa dan pengawasan terhadap KPK. Terakhir menjelaskan tentang pelanggaran kode etik advokat serta mekanisme pengaduan dan penyelesaiannya.  Setelah UU tahun 2003 tentang advokat diberlakukan, belum diikuti mekanisme yang jelas dan memenuhi standar akuntabilitas.

Bagian keempat membahas tentang profesi hukum dan pendidikan tinggi hukum.  Untuk menjadi profesional dalam praktek hukum, seorang sarjana hukum harus menjalani pendidikan lanjutan sesuai dengan profesinya masing-masing. Selanjutnya membahas standar minimum profesi Polisi dan Jaksa.  Khusus pembahasan Jaksa akan diuraikan tentang rekrutmen calon Jaksa, sistem pendidikan dan pelatihan Jaksa.  Pendidikan dan pelatihan bagi profesi hukum dirancang secara sistematik, terorganisir, dan diselenggarakan oleh satu lembaga. Kemudian membahas tentang perekrutan Hakim adhoc pengadilan niaga serta pendidikan dan pelatihan Hakim.  Selanjutnya menjelaskan tentang pendidikan profesi advokat. Semenjak berlakunya UU No 18/2003 tentang Advokat, seseorang yang ingin  menjadi advokat tidak ada kewajiban mengikuti pendidikan khusus.  Yang terkahir membahas tentang reformasi dan reorientasi pendidikan tinggi hukum.

BUKU 4

Judul          : Prasangka dan Konflik

Penyusun    : Prof. Dr. Alo Liliweri, MS

Penerbit       : LKiS, Cetakan II, Yogyakarta, Maret 2009

Jumlah        : 437 Halaman

Bab 1 membahas definisi etnik dan ras.  Istilah etnik dan ras identik dengan SARA yaitu suku, agama, ras dan antar golongan. Disini dijelaskan berbagai pendapat tentang etnik dan ras. Begitu juga terhadap definisi tentang ras dijelaskan secara detail menurut beberapa pendapat pakar.

Bab 2 membahas tentang etnik sebagai identitas sosial dan budaya. Dimulai dengan mengulas tentang apa yang menjadi identitas etnik.  Selanjutnya disebutkan faktor-faktor pembentuk identitas diri yang merujuk pada asal usul.  Identitas budaya diartikan sebagai rincian karakteristik atau ciri-ciri sebuah kebudayaan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang kita ketahui batas-batasnya.  Terdapat tiga bentuk identitas yaitu identitas pribadi, identitas sosial dan identitas budaya.

Bab 3 membahas tentang masyarakat majemuk dari multi etnik dan multikultur ke pluralisme dan multikulturalisme. Terlebih dahulu dijelaskan tentang makna dari masyarakat majemuk. Kemudian memahami pluralisme jika dihubungkan dengan konsep-konsep lain, makna pluralisme sebagai doktrin,  makna pluralisme dalam konsep ilmu pengetahuan (ilmu sosial). Makna multikulturalisme ditinjau dari konsep yang menjelaskan dua perbedaan, dihubungkan dengan konsep sosial, dikaitkan dengan pendidikan multikultural serta meultikultural sebagai sebuah idiologi.

Bab 4 memahami konsep mayoritas dan minoritas dalam masyarakat. Diawali dengan mengulas tentang makna mayoritas dan minoritas dari berbagai pakar. Mayoritas dan minoritas dapat dikatakan sebagai identitas baik sebagai identitas mayoritas, identitas minoritas dan identitas birasial. Terdapat beberapa tipe kelompok minoritas yaitu kelompok ras, kelompok etnik, kelompok agama dan kelompok berdasarkan jenis kelamin.

Bab 5  mengulas tentang hubungan antar ras dan antar etnik.  Diawali dengan menguraikan tentang interaksi sosial antar manusia meliputi empat unsur utama yaitu struktur sosial, tindakan sosial, relamensi sosial dan impresi manajemen.  Beberapa bentuk hubungan antar ras dan antar etnik yaitu asimilasi, akomodasi, adaptasi, migrasi, stratifikasi, kompetisi, eksterminasi, ekspulsi dan eksklusi, segresi, fusi.

Bab 6 menjelaskan tentang prasangka antar etnik.  Dijelaskan tentang definisi prasangka, sebab-sebab prasangka dan bentuk-bentuk prasangka. Selanjutnya memahami tentang diskriminasi, beberapa dimensi dari diskriminasi, tipe-tipe dari diskriminasi.  Beberapa tahap yang dapat mengurangi prasangka yaitu mengurangi cara berfikir yang etnosentris, berkomunikasi dengan memasuki kode simbolik pesan dari kebudayaan orang lain, melakukan desentralisasi relasi melalui kode budaya yang kita miliki, mencari dan menciptakan media antar budaya demi menyatukan simbol antar budaya.

Bab 7 memahami konflik antar etnik.  Terdapat beberapa mitos tentang konflik yang seringkali dikatakan benar padahal tidak selamanya benar. Menjelaskan pula pengertian dari konflik antar etnik, membedakan konflik dan persaingan, sumber-sumber konflik, tipe-tipe konflik.  Terdapat beberapa katagori faktor pendorong konflik berdasarkan konflik internal, konflik eksternal, konflik realistik, konflik tidak realistik.

Bab 8 memahami model proses dan penyelesaian konflik.  Diawali dengan pengenalan beberapa istilah menyelesaikan konflik yaitu pencegahan konflik, penyelesaian konflik, pengelolaan konflik, resolusi konflik, transformasi konflik.  Beberapa model/strategi mengakhiri konflik yaitu meninggalkan konflik, menghindari konflik, menguasai konflik, melayani konflik, mencari pertolongan, bersikap humoris, menunda penyelesaian, kompromi, mengintegrasikan, dan konfrontasi.

BUKU 5

Judul          : Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan

                     (Dulu, Kini dan Esok)

Penyusun    : Jenderal Pol (P) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA

Penerbit       : PTIK Press, Jakarta, 2007

Jumlah        : 98 Halaman

Bab satu mengulas tentang pendahuluan. Sebagai pendahuluan, mengisahkan secara global isi dari bab demi bab. Diawali dengan pemberitaan di media massa tentang rancangan undang-undang keamanan nasional yang diprakarsai oleh Departemen Pertahanan.  Selanjutnya disinggung bahwa buku ini hanya menjelaskan tentang kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan kita.

Bab dua mengulas tentang perbandingan sistem kepolisian antar negara. Dikatakan bahwa untuk mempelajari sistem kepolisian antar negara harus diketahui secara lengkap tentang sejarah negara dan kepolisiannya; undang-undang dasar serta sistem ketatanegaraannya; hukum yang mengatur kepolisian; serta hukum yang menentukan fungsi utama dan tugas pokok kepolisian.

Bab tiga mengulas tentang sejarah singkat Polri sampai dengan era reformasi.  Sejarah singkat Polri berturut-turut diawali pada penjajahan Hindia Belanda; pendudukan Jepang; revolusi fisik; zaman Republik Indonesia Serikat; zaman demokrasi Parlementer; zaman demokrasi Terpimpin; dan zaman orde baru.

Bab empat mengulas tentang Polri di era reformasi. Dijelaskan bahwa bagaimana Polri di era reformasi.  Beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan posisi Polri yaitu pemisahan Polri dari ABRI; amandemen UUD 1945; lahirnya UU No. 2/2002 tentang Polri; reformasi Polri.  Secara tegas dikemukakan bahwa Polri telah mencanangkan reformasi Polri yang mencakup reformasi struktural; reformasi instrumental; dan reformasi kultural.

Bab lima mengulas tentang Polri dewasa ini.  Dijelaskan bahwa beberapa langkah yang telah dilaksanakan Polri dewasa ini adalah KOD sebagai penjabaran desentralisasi administratif Polri; kinerja Polri dibawah Presiden; dan pelaksanaan UU No.2/2002 tentang Polri. Di dalam pelaksanaan UU No. 2/2002 telah diuraikan tentang rumusan fungsi, tugas pokok, tugas-tugas dan wewenang Polri; dibentuknya Komisi Kepolisian Nasional; mewakili pemerintah RI dalam organisasi internasional; dan menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.

Bab enam mengulas tentang issue-issue sekitar Polri.  Issue-issue  yang terjadi di sekitar Polri yaitu adanya kerancuan istilah pertahanan dan keamanan; kepolisian nasional Indonesia dan otonomi daerah; kenapa Polri dibawah Presiden; Polri super body tidak ada yang mengawasi; Polri keenakan buat kebijakan sendiri dan laksanakan sendiri; kontroversi sekitar RUU Keamanan Nasional; serta hubungan TNI dan Polri.

Bab tujuh mengulas tentang Polri dan tantangan masa depan. Disini hanya membahas tantangan Polri kedepan berasal dari extern dan intern.  Ditinjau dari extern terlihat dari belum pulihnya krisis multidimensial, kejahatan transnasional. Sedangkan dari intern dikemukakan bahwa Polri harus serius dalam melaksanakan reformasi struktural, instrumental dan kultural.

DAFTAR PUSTAKA

Alo Liliweri MS, Prof. Dr. Prasangka dan Konflik, PT. LkiS, Yogyakarta, 2009

Awaloedin Djamin, Jenderal Pol (P), Prof. Dr. MPA, Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan : Dulu, Kini dan Esok, PTIK Press, Jakarta, 2007.

Komisi Hukum Nasional, Kebijakan Reformasi Hukum, Suatu Rekomendasi, KHN RI, Jakarta, November 2007

Sitompul DPM, Irjen Pol (P), Prof, Drs, SH, MH, Beberapa Tugas dan Wewenang Polri, Divkum Polri, Jakarta, 2004

Wahyudin Sumpeno, Menjadi Fasilitator Genius, Kiat-Kiat Dalam Mendampingi Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Oktober 2009.